Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Bisnis Kuliner Bagi UKM

LPPOM_MUI_WARNAMaraknya UKM yang membuka usahanya dibidang makanan dan minuman seperti usaha membuka tempat makan (restaurant), camilan dan kuliner membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang tidak halal (haram). Begitu juga dengan pelaku UKM atau para pengusaha tempat makan tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi (sajikan). Para pengusaha makanan tersebut beranggapan bahwa mereka memproduksi atau membuat makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu makanan tersebut halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi hygiene dan sanitasi tempat produksi makanan. Apalagi label halal dan Izin edar baik P-IRT atau POM sangat penting dicantumkan dalam kemasan atau produk makanan mereka mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim yang sangat sensitif terhadap makanan yang haram. Terlebih lagi akhir-akhir ini telah beredar rumor bahkan fakta lapangan yang ada bahwa banyak para pengusaha bakso yang melakukan kecurangan terhadap baksonya. Ditemukannya olahan bakso yang menggunakan daging babi yang padahal untuk sebagian masyarakat merupakan diharamkan untuk dikonsumsi. Selain pada olahan bakso, ternyata banyak juga sampel makanan lain yang ditemukan mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti minyak babi.

Perlu diketahui juga untuk masyarakat Indonesia bahwasannya masih banyak juga para pengusaha makanan yang jujur terhadap olahan makanannya. Tetapi walaupun begitu, para pengusaha makanan harus peduli akan sertifikasi label halal pada produk makanannya karena label halal tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan guna untuk kebaikan bersama, yaitu kebaikan untuk konsumen dan produsen atau pengusaha makanan itu sendiri. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas para UKM yang merintis usahanya dalam bidang makanan agar bisa lebih berkembang dan bisa go internasional dengan brand produk makanannya.Bagi para pengusaha makanan untuk mendapatkan ijin mencatumkan LABEL HALAL dapat mendaftarkan produknya kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap kehalalan suatu produk, Disperindag Kota setempat dan kemudian ke MUI, sekarang kota seperti Bekasi, Depok dan Sukabumi mengkoordinir pendaftaran sertifikat Halal dan P-IRT bagi UKM di lingkungan kerjanya.

P-IRTDalam memulai sebuah usaha ternyata banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari jenis usaha yang akan di jalankan sampai kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Setelah itu semua ternyata ada beberapa hal yang harus di persiapkan dalam membuka sebuah usaha, yaitu melengkapi izin usaha atau legalitas usaha. Ada beberapa surat izin usaha yang harus dilengkapi seperti surat izin lokasi, surat izin tempat usaha, dan nomor pokok wajib pajak.

Jika Anda menggeluti bisnis kuliner, ada izin terpenting yang harus dilengkapi yaitu sertifikasi halal dan P-IRT dan Izin POM bagi skala pabrik. Dalam hal kepemilikan suatu perizinan dalam suatu kegiatan usaha, kebanyakan masyarakat akan bingung jika ditanya tentang prosedur kepengurusannya.

Sertikfikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk pencantuman label halal MUI, bukan sekedar tulisan halal karena menurut UU 69 Tahun 1999 label halal adalah label halal dari MUI Pusat atau Provinsi.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

  • Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
  • Tidak mengandung bahan-banhan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ anusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
  • Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang di sembelih menurut syariat islam.
  • Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
  • Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol)

Pada prinsipnya sertifikasi halal merupakan dokumen hukum yang bersifat kedinasan. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh dokumen tersebut, diantarannya:

  • Setiap produsen yang menginginkan sertifikasi halal bagi produknya harus terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia dengan menyertakan hal-hal berikut:
  1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagian alir proses.
  2. Sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikasi halal dar lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
  3. Sistem jaminan halal yang dipaparkan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
  • Tim auditor LP POM MUI akan melakukan audit ke lokasi produsen. Hal itu dilakukan setelah formulir telah dikembalikan ke LP POM dan diperiksa kelengkapannya.
  • Hasil audit dan laboraturium si evaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika mememnuhi persyaratan maka di buat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI dengan tujuan untuk diputuskan status kehalalannya.
  • Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit. Penolakan tersebut dikarenakan persyaratan yang telah ditentukan belum terpenuhi.
  • Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
  • Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinya maka pihak auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan “ketitiberatan penggunaannya”
  • Masa berlaku sertifikat halal sebagai berikut.
  • Nah bagi UMKM untuk mendapat sertifikasi halal dan P-IRT bisa mendatangi Disperindag dan UKM setempat untuk dikoordinir dalam mendapatkan sertifikat dan pelatihanya, biasanya ini gratis bagi UMKM di 2 tahun pertama, untuk perpanjanganya bayar sendiri. Masa pengusaha mau gratisan mulu, malu dong ama pahlawan bangsa yang berkorban harta dan nyawa demi Indonesia tercinta.

BPOM

  1. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Untuk daging ekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
  2. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM Majelis Ulama Indonesia akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
  3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan produknya kembali utuk sertifikat halal yang baru.
  4. produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut. Kemudian sertifikat halal itu dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM Majelis Ulama Indonesia.
  5. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus melaporkannya ke LP POM Majelis Ulama Indonesia.
  6. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia  adalah milik MUI,. Oleh karena itu, jika sesuatu hal diminta kemabali oleh MUI maka pemegang sertifikat halal wajib menyerahkannya.
  7. Keputusan Mejelis Ulama Indonesia yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.
  • Prosedur perpanjangan sebagai berikut:
  1. Jika produsen bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya, harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
  2. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
  3. Perubahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta pengelompokkan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI.
  4. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal, dan bagan alir proses.

Alhamdulillah Rumah Nugget sudah mendapatakan pelatihan Sertifkasi Halal dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk IRT dan UKM pada Tanggal 19-20 September yang difasilitasi Disperindag dan UKM Kota Bekasi, bertempat di RM Wulan sari Bekasi. Pendaftaranya sudah dilakukan sejak setahun kemarin 2012 dan pelaksanaanya di 2013. Jika hal ini sudah Anda dapatkan, maka segera raih berbisnis sukses dengan sajian kuliner Anda. Salam Sukses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s